Advokat Mitra Penegakan Hukum?

Status WhatsApp hari ini dibanjiri dengan teks hashtag dari foto surat berkop surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan perihal : Pengecualian Kepemilikan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 490/-079, halmana poin 2 status profesi Advokat dikategorikan sebagai Mitra Penegakan Hukum dari Kemenhukham, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan KPK.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan : Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri, yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.


Mengenal dan mengetahui liku-liku profesi Advokat lebih dekat sesungguhnya merupakan hal menarik. Betapa tidak! Profesi ini adakalanya terkesan kontroversial. Ya, di satu sisi orang dengan profesi ini dibenci sementara di sisi lain dicari dan sangat dibutuhkan. Alhasil, profesi Advokat seringkali dipersepsikan berbeda-beda karena banyak orang tidak banyak mengetahui liku-liku profesi yang satu ini. Atau katakanlah hanya tahu sebagian yang muncul kepermukaan karena masyarakat belum tentu bersentuhan langsung.

Dalam dunia hukum, kedudukan Advokat sebagai salah satu penegak hukum yang secara tegas dinyatakan oleh undang-undang. Sebut saja Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Artinya, kedudukan Advokat setara atau sederajat dengan penegak hukum lainnya, yakni; Hakim, Jaksa, dan Polisi. 

Selanjutnya melalui Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kedudukan Advokat tersebut di antaranya dalam Pasal 54 yang menyebutkan, “Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang ini“.

Ada banyak sebutan untuk profesi Advokat yang sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan “pengacara” yakni pra-kelahiran Undang-undang Advokat. Kadang masyarakat mengenalnya dengan istilah Penasihat Hukum, Kuasa Hukum, atau Konsultan Hukum. Di dalam istilah asing, profesi Advokat dikenal dengan sebutan lawyer, legal counsel, atau attorney at law.

Lebih luas dari itu dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dinyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilanyang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kesetaraan status advokat dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim karena dalam menjalankan tugasnya advokat tunduk dan patuh pada hukum dan perundang-undangan. Akan tetapi hal ini masih dipermasalahkan karena belum jelasnya regulasi lain. Ketiadaan harmonisasi dengan undang-undang lainnya juga menjadi permasalahan. Berbagai undang-undang masih belum menempatkan advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum, misalnya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam kedua undang-undang tersebut belum menempatkan advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum.

Undang-UndangRumusan Pasal
Penjelasan Pasal 101 ayat (6) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar ModalYang dimaksud dengan “aparat penegak hukum lain” dalam ayat ini antara lain aparat penegak hukum dari Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung.
Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf i UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa KeuanganPenyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum lain. Dalam penjelasannya: Yang dimaksud dengan “penegak hukum lain” antara lain kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan

Pada akhirnya, meskipun masih diperdebatkan kedudukan advokat sebagai aparat penegak hukum atau tidak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, peran advokat sangat penting dalam setiap tahapan dalam proses peradilan dipidana karena advokat merupakan alat penyeimbang dan merupakan institusi yang menjamin pemenuhi hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana untuk sehingga dapat terlaksana fair trial. (***)

Written by 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *